Unras AMPKP di Gerbang Kantor Bupati Menuntut Evaluasi Wanagria Parung Bogor

M. Ilyas, Kab. Bogor || Aksi unjuk rasa (unras) yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Pemerhati Kebijakan Publik (AMPKP) Rabu 05 Juni 2025 di Kantor Bupati Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Terkait adanya tempat wisata Wanagriya yang berlokasi di Desa Cogreg, Kecamatan Parung diduga melakukan aktivitasnya tanpa adanya izin didalam menjalankan operasionalnya.

Sehingga menurut pandangan dari AMPKP hal tersebut dinilai dapat mencederai, tata kelola pariwisata yang tertib, adil serta berkelanjutan dari sisi regulasinya.

Tempat Wisata Wanagriya Desa Cogreg yang saat ini beroperasi diduga tanpa mengantongi izin Dinas tetkait di Kabupaten Bogor, memiliki lahan seluas 7 hekto are (ha).

Berdasarkan kajian dari AMPKP tempat wisata Wanagriya tersebut menurut Lova Montiaga koordinator aksi telah telah beroperasi kurang lebih 10 tahun lamanya.

"Meskipun diduga belum memiliki izin sebagai kelengkapan didalam menjalankan usahanya. Dengan hal ini tidak hanya sebatas melanggar ketentuan hukum, akan tetapi juga berpotensi merugikan Negara.

Jadi kami disini mendesak pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP) Kabupaten Bogor agar segera melakukan tindakan tegas, sesuai kewenangannya yang dimiliki. Jangan sampai ada pembiaran terhadap praktik yang jelas-jelas melanggar aturan," ungkap Lova.

Kami juga menilai bahwa keberadaan tempat wisata yang diduga ilegal tersebut lanjut Lova, akan membuka peluang terjadinya eksploitasi sumber daya alam (sda) secara tidak bertanggung jawab di kawasan tersebut.

Kami menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1.mendesak satpol pp agar segera menutup operasional tempat wisata Wanagriya

2. Meminta Satpol PP menjalankan tugas penegakan perda secara profesional, adil, dan tanpa tebang pilih.

3.Evaluasi menyeluruh terhadap tempat wisata lain yang beroperasi tanpa izin agar tidak terjadi pembiaran hukum.

Apabila tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat, kami tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi lanjutan dengan eskalasi yang lebih besar dan juga melibatkan masyarakat sipil lainnya.