Kabarrilis.com | Belitung – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah sukses menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Tahun 2023. Kegiatan ini untuk membahas dan merumuskan arah kebijakan serta pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju.
Rakornas bertajuk "Arah Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN Menuju Indonesia Maju" ini menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur agar menjadi pilar utama mewujudkan pemerintahan yang efisien dan responsif. Rakornas ini berlangsung mulai tanggal 22 hingga 24 November 2024 di Belitung.
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono mengatakan, untuk menuju Indonesia Emas 2045 ada 3 prasyarat utama yang harus dimiliki Indonesia. Hal itu di antaranya stabilitas nasional yang cukup, kesinambungan dan keberlanjutan antarsesama pemangku kepentingan, serta tersedianya SDM yang berkualitas.
“Sumber daya manusia aparatur sipil negara, berpikir kreatif, sistemik, evidence-based, berwawasan global, inklusif, serta mampu mengelola perubahan, beretos kerja tinggi dan produktif, pelayanan proaktif sesuai dengan kebutuhan publik sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadi salah satu pengarusutamaan dalam pemerintahan,” ujarnya.
Karena itu, dirinya berharap, pengembangan kompetensi SDM ASN lebih berkualitas dan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui rapat ini dapat menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan dalam mengembangkan kompetensi ASN untuk menyongsong Indonesia Maju 2045.
Dalam kesempatan yang sama, selain menyampaikan modal yang sudah dimiliki, Sugeng juga memaparkan masalah yang dihadapi untuk menuju Indonesia Maju 2045. Permasalahan itu seperti persentase penduduk miskin dan stunting di Indonesia yang masih tinggi, dan juga realisasi investasi penanaman modal dalam negeri yang masih kurang.
Di lain sisi, Sugeng menyampaikan, tugas BPSDM Kemendagri dalam konteks Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 adalah berupaya mengembangkan kompetensi DPRD terpilih untuk membantu mewujudkan Indonesia Maju 2045. Upaya pengembangan itu salah satunya dilakukan BPSDM Kemendagri dengan pembekalan orientasi tugas dan kegiatan anggota DPRD terpilih.
Selain itu, Sugeng mengatakan, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 akan lebih besar dibanding gelaran Pemilu 2019. Karena itu, ASN harus memiliki persiapan yang lebih matang. Ini misalnya terkait upaya pencegahan terhadap munculnya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menghalau informasi hoaks yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. “(Upaya pencegahan) harus segera dapat dilakukan sedini mungkin,” ungkap Sugeng.
Puspen Kemendagri
