Laporan : Raga Sukma ||
Kabarrilis.com, Bogor - Banyaknya proyek pekerjaan tersebar di wilayah, menjadi perhatian Khusus dari Wakil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Muhammad Romli, utamanya tentang fungsi konsultan pelaksana dilapangan.
Fungsi konsultan adalah mengawasi pelaksanaan proyek dan memastikan kualitas proyek berjalan sesuai dengan perencanaan serta selesai tepat waktu.
Namun berbeda kenyataannya, lokasi pekerjaan kerap kali tanpa dihadiri oleh konsultan pengawas, disana hanya ada mandor dan para pekerja saja.
Seperti terjadi di salah satu wilayah area pekerjaan Rehabilitasi fungsi jaringan D. I Cinangka Kecamatan Tenjolaya, Kab. Bogor, Senin 25 September 2023.
Heru mengaku, sebagai mandor Dirinya tidak punya kewenangan, hanya jadi pengawas yang kerja, terlebih para pekerjanya orang baru.
"Silahkan hubungi saja Pak Iwan, saya hanya mengawasi para pekerja saja, hubungi Pak Iwan saja, tapi kalau untuk meminta nomornya, saya harus ijin dulu ke beliau" ungkapnya.
Sebelumnya beberapa waktu yang lalu, kepada wartawan Muhammad Romli menyatakan, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, untuk tegas kepada para konsultan menjalankan tugasnya.
"Atas terlaksana nya berbagai kegiatan, terutama saya meminta ketegasan dari pihak PUPR, kepada konsultan- konsultan yang diberi amanah, untuk mengawasi kegiatan-kegiatan proyek. Supaya kualitas atau mutu dari kerjaan dan keselamatan oleh pihak ketiga itu memang maksimal, sesuai standarisasi yang dipersyaratkan," tegasnya.
Menurut Romli, ketika pihak ke-3 akan melakukan tender, secara otomatis sudah disiapkan konsultan pengawas nya dilapangan.
"Artinya mereka, sudah siap melakukan konsultan pengawas ini wajib hukum nya, dari dewan kemudian juga akan mengawasi, tapi kan secara teknis itu dari Konsultan Pengawas," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Ia mempertegas tugas konsultan pengawas dilapangan, sangat menentukan hasil akhir sebuah pekerjaan.
"Kewajiban dari konsultan harus benar - benar melakukan kontrolling, pengawasan terkait dengan mutu, itu yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah dan terutama DPRD," pungkasnya.
