Aktivis Anti Korupsi Pertanyakan, Kinerja Inspektorat Kabupaten Tangerang

AS, Banten || Antivis anti korupsi menyoroti dan mempertanyaakan hasil kinerja, lembaga pengawas internal Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang.

Dimana aktivis anti korupsi bersama dengan Pemerhati Kebijakan Publik, menilai pola kerja Inspektorat selama ini tidak adil dan diduga tebang pilih.

Alih-alih menyelisik akar masalah hingga ke level pengambil kebijakan tertinggi, Inspektorat justru terkesan hanya berani memeriksa pegawai rendahan atau tingkat operator di lapangan.

Praktik pengawasan yang kerap menyasar pegawai bawahan ini dinilai sebagai bentuk "cari aman" birokrasi, sementara itu, dugaan keterlibatan atau tanggung jawab moral dari para oknum Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Sekda, seolah luput dari sentuhan pemeriksaan yang serius.

Sementara hasil temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP - BPK - RI)  dari pemeriksaan bahwa Inspektorat Kabupaten Tangerang yang di Nakhodai Tini Wartini

Selaku Kepala Inspektorat Terdapat Temuan aset yang tidak diketahui, hal ini sebagai lembaga pengawas tidak luput dari hasil pemeriksaan itu sendiri," ujar Junius Gefer di Tangerang, pada Rabu 05 agustus 2026.

Lebih lanjut Junius selaku  perwakilan Aktivis Anti Korupsi dan Kebijakan Publik, menyatakan jika pola pemeriksaan semacam ini terus terjadi tidak terbuka, kemungkinan hanya  menyasar operator alias  " hanya sebatas sandiwara pengawasan yang mencederai keadilan hukum dan administrasi?".

Jangan jadikan operator atau staf bawahan sebagai  "objek pemeriksaan atas carut-marut - nya  birokrasi serta Kebijakan yang lahir dari meja Kepala Dinas / Badan dan ke Sekda?",

Seharusnya bukan dari operato, kalau yang diperiksa itu hanya bawahannya, sementara atasannya dapat melenggang dengan bebas , ini namanya pengawasan tebang pilih yang artinya itumah ,  "tajam ke bawah, tumpul ke atas ?",  tegasnya.

Para aktivis menegaskan, "banyak temuan penyimpangan anggaran maupun maladministrasi yang berakar dari disposisi atau kebijakan strategis pimpinan. Jika Inspektorat terus-menerus menutup mata terhadap tanggung jawab struktural di tingkat atas, maka fungsi pengawasan internal dikhawatirkan hanya menjadi alat pelindung bagi para pejabat pemangku kekuasaan?",

Para aktivis memastikan akan terus memantau langkah-langkah konkret Inspektorat ke depan dan siap membawa persoalan tebang pilih penegakan aturan ini ke tingkat pusat jika tidak kunjung ada perbaikan.