Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Desak Penanganan Serius Laporan Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan TPU Sari Mulya TA 2025 Lalu

AS, Tangerang || Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi menyampaikan keprihatinan terhadap proses pelaksanaan dan penetapan pemenang tender didalam Proyek Pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sari Mulya.

Pada Tahun Anggaran (T A) 2025 lalu di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil penelusuran serta informasi yang diperoleh, Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi dan telah dilaporkan kepada Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. 

Terdapat sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses pengadaannya, proyek tersebut sehingga perlu ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum (aph) dan lembaga pengawasan lainnya.

Secara resmi Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi telah menyampaikan laporan ke Kejaksaan agar dilakukan proses telaah, penyelidikan, dan langkah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sebagaimana Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi dalam pesan tertulisnya, diterima di Meja Kerja Redaksi Kabarrilis.com pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026.

"Laporan yang disampaikannya tersebut, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran Negara, serta mendorong terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kami menghormati sepenuhnya asas praduga tidak bersalah dan menyerahkan penilaiannya terhadap dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar ketua aliansi Mahasiswa anti korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi mendesak:

1. Kejaksaan untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah kami sampaikan melalui proses penyelidikan secara profesional, independen, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar melakukan audit menyeluruh terhadap Proyek Pembangunan TPU Sari Mulya Tahun Anggaran 2025, mulai dari tahap perencanaan, proses tender, penetapan pemenang, hingga pelaksanaan pekerjaan.

3. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Dinas Perkimta membuka informasi serta dokumen pengadaan yang dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

4. Seluruh pihak yang terkait dalam proses pengadaan agar bersikap kooperatif apabila diminta memberikan keterangan oleh aparat penegak hukum maupun lembaga yang berwenang.

Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi menegaskan akan terus mengawal proses penanganan laporan ini sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan pengawasan penggunaan keuangan negara. Kami berharap seluruh proses dilakukan secara objektif, profesional, tanpa intervensi, serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran publik dan mendukung proses penegakan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme", tegas Anderson .sampai berita ini diterbitkan , pihak terkait dengan persolan ini , belum berhasil dikomfirmasi.