Pada tanggal 6 Mei 2024 mendapatkan kekerasan pada saat melakukan liputan investigasi, sehingga saat ini dirinya meminta kepada Ketua GWI DPD Provinsi Banten beserta jajaran, untuk terus mengawal proses hukum di Polres Metro Tangerang Kota, agar para pelaku pengeroyokan beserta mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi segera ditangkap.
"Saya selaku korban meminta kepada Ketua GWI DPD Provinsi Banten beserta jajarannya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas," ucapnya 11 Mei 2024.P
Permohonan dari korban pengeroyokan direspon Syamsul Ketua GWI DPD Provinsi Banten dan dilangsungkan ke Ka. Polres Metro Tangerang Kota.
"Untuk segera memerintahkan anggota nya memberantas dan menangkap para pelaku pengeroyokan wartawan, kita dengan Kapolres mitra yang baik, dan kita meminta Kepada Kapolres untuk segera mempercepat kasus yang menimpa wartawan yang tergabung di GWI DPD Provinsi Banten," ujarnya.
Menurut Syamsul, para pelaku mafia BBM solar subsidi sudah jelas melakukan tindakan pidana dengan menghalangi tugas wartawan yang termaktub dalam Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999.
"Sudah jelas, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yakni pasal Pasal 18 ayat (1) UU Pers di mana menghalangi wartawan melaksanakan tugas jurnalistik dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta.
Bondi wartawan yang tergabung di GWI DPD Provinsi Banten, dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan harus memperoleh perlindungan hukum, semoga saja para pelaku usaha solar ilegal segera ditangkap," terang Syamsul.
Sampai berita ini terbit beberapa pihak yang terkait belum dapat dihubungi.
