Mandat 2 Persen APBD Omon - Omon, Pemprov dan DPRD Terancam Digugat

AS, Serang || Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten terancam menghadapi gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) akibat dugaan pembiaran dan kelalaian dalam memenuhi amanat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan.

Setelah 12 tahun Perda tersebut diundangkan, hak-hak pemuda Banten yang dijamin secara eksplisit dalam regulasi daerah dinilai terabaikan. Secara khusus, ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perda Nomor 10 Tahun 2014 yang mewajibkan penyediaan anggaran pelayanan kepemudaan paling sedikit 2 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta akses permodalan wirausaha pemuda, tak kunjung direalisasikan secara konsisten.

Asep Sudrajat, menegaskan bahwa pengabaian terhadap pasal tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan penyelenggara negara terhadap produk hukum yang mereka buat dan sahkan sendiri.

"Perda Nomor 10 Tahun 2014 ini dibuat oleh Pemprov dan DPRD Banten sendiri. Dalam Pasal 34 ayat (1) tegas disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana pelayanan kepemudaan paling sedikit 2 persen dari APBD. Namun fakta di lapangan, porsi anggaran kepemudaan jauh panggang dari api. Hak pemuda Banten seolah dikebiri oleh pembiaran kebijakan selama bertahun-tahun," tegas Asep Sudrajat di Serang, Jumat (13/11/2026).

Tak hanya soal kuota anggaran minimal 2 persen APBD, Asep Sudrajat juga menyoroti mandeknya amanat Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) terkait kewajiban penyediaan dana, akses permodalan, serta pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda daerah.

Menurutnya, ketiadaan instrumen permodalan tersebut membuat jutaan pemuda di delapan kabupaten/kota se-Banten kehilangan dukungan nyata untuk kemandirian ekonomi.

Sebagai langkah hukum awal sekaligus memenuhi syarat formil mekanisme Citizen Lawsuit, Asep Sudrajat menyatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan melayangkan surat notifikasi (somasi) resmi kepada Gubernur Banten, Ketua DPRD Banten, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Banten dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang.

"Sesuai hukum acara Citizen Lawsuit, kami memberikan tenggat waktu 60 hari kerja kepada Pemprov dan DPRD Banten untuk memberikan penjelasan terbuka dan melakukan langkah perbaikan anggaran. Jika dalam 60 hari kerja tidak ada respons substansial dan iktikad baik untuk mematuhi Pasal 34 Perda Nomor 10 Tahun 2014, gugatan warga negara akan resmi kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Serang," ujar Asep Sudrajat.

Ia menekankan bahwa langkah hukum ini tidak memuat tuntutan ganti rugi materiil maupun imateriil untuk kepentingan pribadi penggugat, melainkan murni untuk kepentingan publik (pro bono publico) demi memulihkan hak-hak konstitusional pemuda di Provinsi Banten.