Anggaran Internet Sekolah Rp4, 8 M, FIMS Desak Transparansi dan Pemerataan Akses Digital Pendidikan Banten

AS, Banten | Forum Intelektual Mahasiswa Serang (FIMS) menyoroti program penyediaan akses internet bagi sekolah di Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2026, dengan alokasi dana senilai Rp. 4, 79 miliar.

Dari alokasi anggaran sebesar itu FIMS menilai program digitalisasi pendidikan harus benar - benar memberikan manfaat bagi Sekolah, Guru, dan Peserta Didik, bukan hanya sekadar menjadi kegiatan pengadaan layanan yang selesai secara administratif.

Bagi FIMS, akses internet saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, penyediaan jaringan internet harus disertai transparansi anggaran, kualitas layanan yang terukur, pemerataan penerima manfaat, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ketua FIMS, M. Roisul Arifin, menyampaikan bahwa pemerintah perlu memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk digitalisasi pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah.

“Digitalisasi pendidikan tidak boleh berhenti pada pengadaan jaringan internet. Pemerintah harus memastikan bahwa layanan tersebut benar-benar aktif, memiliki kualitas yang sesuai kebutuhan pembelajaran, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh guru maupun peserta didik. Jangan sampai anggaran besar dikeluarkan, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara nyata oleh sekolah,” tegasnya kepada para awak media Minggu (15/11/2026).

FIMS memandang bahwa program penyediaan internet sekolah harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pemerataan pendidikan digital. Sebab, masih terdapat kesenjangan kemampuan antarsekolah, baik dari sisi ketersediaan jaringan, perangkat komputer, maupun kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi.

FIMS juga menilai bahwa perhatian pemerintah tidak boleh hanya tertuju pada tersedianya koneksi internet. Ketersediaan perangkat komputer, literasi digital, pengembangan keterampilan teknologi, serta pendampingan bagi tenaga pendidik harus menjadi bagian dari strategi digitalisasi pendidikan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, munculnya pemberitaan mengenai pendalaman laporan terkait pengadaan internet sekolah harus disikapi secara terbuka dan objektif. FIMS menghormati proses yang sedang berjalan dan menegaskan bahwa setiap dugaan harus diuji berdasarkan dokumen serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum terdapat hasil pemeriksaan yang sah.

Atas dasar itu, FIMS menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta instansi terkait:

1. Membuka informasi pelaksanaan program internet sekolah, termasuk daftar sekolah penerima, jumlah titik layanan, lokasi pemasangan, nilai anggaran, dan penyedia layanan yang ditetapkan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

2. Melakukan evaluasi kualitas layanan internet, meliputi status keaktifan jaringan, kapasitas bandwidth, stabilitas koneksi, serta kesesuaian layanan dengan spesifikasi dan kontrak pengadaan.

3. Menjelaskan mekanisme pengadaan dan pengawasan, termasuk dasar penentuan penyedia, spesifikasi produk, pelaksanaan kontrak, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pekerjaan.

4. Memastikan pemerataan akses digital pendidikan, dengan memperhatikan kebutuhan sekolah yang belum memperoleh fasilitas internet, termasuk sekolah swasta dan sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur jaringan.

5. Menyusun evaluasi manfaat program, agar keberhasilan digitalisasi pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah titik pemasangan, tetapi juga dari dampaknya terhadap proses belajar mengajar.

M. Roisul Arifin menambahkan bahwa pemerataan pendidikan digital harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas tidak boleh semakin tertinggal hanya karena berada di wilayah yang belum menjadi prioritas pembangunan infrastruktur digital.

“Jangan sampai digitalisasi pendidikan hanya dinikmati oleh sekolah-sekolah yang sudah memiliki fasilitas memadai. Sekolah dengan keterbatasan perangkat dan jaringan juga berhak mendapatkan perhatian. Pemerataan akses teknologi merupakan bagian dari keadilan pendidikan. Pemerintah harus hadir memastikan tidak ada peserta didik yang tertinggal dalam perkembangan teknologi,” tambahnya.

FIMS menegaskan bahwa pengawasan terhadap program internet sekolah bukan dimaksudkan untuk menghambat kebijakan pemerintah, melainkan memastikan setiap program pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

FIMS mendorong Diskominfo Provinsi Banten dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka serta bersedia melakukan audiensi guna membahas transparansi pengadaan, kualitas layanan, dan arah pemerataan akses digital pendidikan di Banten.