Ka - BPKAD Kab. Tangerang, Masih Bungkam Terkait Dugaan Penjualan PSU Seluas 10. 000 M²

AS, Banten || Fasilitas Sosial / Fasilitas Umum (fasos - fasum)  harus diserahkan pengembang perumahan kepada pemerintah daerah ,agar pemeliharaan  menjadi tanggung jawab pemda sehingga tidak membebani  warga perumahan agar seluruh biaya  pemeliharan fasos / fasum tersebut di bebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ).

Namun dalam perakteknya penyerahan :

Prasarana ,Sarana ,dan Utilitas umum ( PSU ) dari "pengembang kepada pemerintah daerah  terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah termaktub didalam peraturan perundang -undangan yang ada ?",

Disisi lain aturan yang mengatur tentang penyerahan  Prasarana , Sarana ,dan Utilitas umum telah ada aturannya , bahkan telah berapa kali perubahan atau penguatan disetiap Eranya.

1. Periode 2011 - 2025 : Era Undang -Undang  Nomor 1 tahun 2011 serta Peraturan lainnya.

Namun Regulasi di atas tersebut,diduga belum  maksimal di Gudakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD )Kabupaten Tangerang ,terkait Temuannya  pada tahun 2017 lalu ,tentang adanya dugaan penjualan lahan PSU seluas 10.000 m2 pada tahun 2015 lalu , oleh salah satu oknum pengembang perumahan di wilayah Kecamatan Tigaraksa ?,

Berhubungan dengan peristiwa  yang terkait dengan dugaan penjualan PSU , seharusnya tidak perlu terjadi .jika merujuk pada peraturan yang berlaku serta adanya kemauan dalam memahami, arti dari kata  Parasarana , Sarana ,dan Utilitas umum ( PSU ) ?

1. Pada tahun 2015 lalu, diduga ada penjualan PSU seluas 10.000 m2 yang diduga dilakukan oleh oknum pengembang yang bersangkutan ? 

2. Serah terima PSU anatara Pengembang Perumahan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2016 lalu ?

3.Pada tahun 2017 lalu BPKAD menemukan bahwa didalam serah terima fasos / fasum pada tahun 2016 terdapat  PSU yang diduga dijual oknum pengembang yang bersangkutan ?

Menyangkut dugaan  di atas tersebut , bersumbar dari  Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 lalu ?,

Sampai berita ini di terbitkan ,senin ,26 Oktober 2026 Kabarrilis com ,belum berhasil mendapatkan penjelasan / jawaban dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Cq. Kabid Aset Kabupaten Tangerang .

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dalam pemberitaan guna pemenuhan kewajiban Undang -undang tentang PRES Nomor 40 tahun 1999 dengan kode etik jurnalistik .

Kabarrils com,  memberikan hak jawab dan koreksi, agar menjadi pemberitaan berimbang sebagai sarana informasi publik yang independen .