Publik Menanti Ketegasan Bupati Tangerang, Menindak Para Oknum Yang Diduga Terlibat Penjualan Lahan PSU 2015 Silam

AS, Banten || Sehubungan Bupati Tangerang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cq. Bidang Aset bersama DTRB (Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang telah menetahui  lokasi dari  luas lahan Sarana, Prasana, Sarana Utilitas Umun  (PSU).

Yang diduga telah dijual Oleh salah satu oknum pengembang dengan dugaan perubahan Site Plan sebagai syarat dalam penyerahan Failitas Umum dan Sosial (Fasum / Sos).

Antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang di tahun 2016 lalu, terkait dengan  lokasi  dimaksud, dapat diketahui dari surat kaban BPKAD pada tahun 2017 silam.

Bila merujuk peristiwa diatas, Bupati Tangerang tidak akan sulit untuk menindak lanjuti ,terkait adanya dugaan penjualan lahan PSU oleh salah satu Oknum Pengembang tersebut.

Mengingat dalam surat BPKAD tahun 2017 lalu, itu sudah sangat jelas tertulis, agar pengembang melakukan perubahan Site Plan sebagai solusi dari dugaan penjualan lahan PSU diatas tersebut

Yang menjadi Pertanyaan Publik :

1. Kepentingan apa BPKAD Cq. Bidang Aset Kabupaten Tangerang,sehingga berani menawarkan solusi terkait dengan dugaan penjualan lahan PSU tersebut ?

2. Apakah keputusan yang ambil Pemerintah daerah Cq.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabuputen Tangerang ,sudah sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku ?

Demi tegaknya aturan perundang - undangan  yang berlaku tentang penyerahan Fasos / Fasum, kini Publik menanti ketegasan Bupati Tangerang untuk menyelesaikan dan menindak tegas para oknum yang diduga terlibat didalamnya.

Jauh sebelum berita kabarrilis.com diberitakan, Selasa, 23 September 2026, Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyatakan, behubungan dengan dugaan persoalan diatas tersebut ,akan dijelaskan ke Publik , tegas mantan Sekertaris Daerah Kabupaten Tangerang. 

Kabarrilis com  ,selalu menunggu penjelasan atau bantahan demi terciptanya pemberitaan yang berimbang dan utuh sesuai Undang - undang yang berlaku.