Atasi Depisit 700 M, DPD KNPI Banten,Desak DPRD Hapus Tunjangan Perumahan 43 Juta

AS, Serang ll Plt. Ketua DPD KNPI Provinsi Banten Ahmad Jayani, berikan pernyataan balasan terkait sorotan yang dilontarkan Dede Rohana Anggota DPRD Provinsi Banten terkait belanja pegawai yang membengkak.

Sehingga berpotensi adanya defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  tahun 2026 di Provinsi Banten, yang diperkirakan mencapai Rp 700 miliar, dampak penurunan dana transfer Pemerintah Pusat dan kondisi ekonomi yang lesu.

Ahmad Jayani menyambut baik perhatian dan kepedulian DPRD Banten terhadap kondisi keuangan daerah. Namun, ia menekankan perlunya langkah konkret dan berani dari para wakil rakyat untuk membuktikan kepedulian mereka, terutama dalam memberikan contoh efisiensi anggaran di tengah ancaman defisit yang signifikan.

“Kami mengapresiasi kritikan yang disampaikan oleh Bapak Dede Rohana. Ini menunjukkan adanya kesadaran dari anggota dewan terhadap kondisi keuangan daerah yang sedang sulit, dengan potensi defisit mencapai Rp 700 miliar,” ujar Ahmad Jayani. 

“Namun, kami juga berharap para wakil rakyat dapat membuktikan kepedulian mereka dengan memberikan contoh nyata dalam melakukan efisiensi agar beban daerah tidak semakin berat.” Saat diwawancarai di Ruang Kerjanya, Gedung KNPI Banten-KP3B sambungnya, Minggu (5/10/2025).

Lebih lanjut, Ahmad Jayani secara tegas menyoroti total tunjangan dan insentif yang diterima anggota DPRD Banten yang mencapai Rp129.211.401 per bulan, termasuk tunjangan perumahan sebesar Rp43 juta tiap bulannya. Ia meminta agar tunjangan perumahan ini dievaluasi dan dihapuskan. Menurutnya, langkah ini adalah wujud nyata kepedulian dewan terhadap kondisi keuangan daerah. 

Sedangkan, Dana yang diperoleh dari penghapusan tunjangan tersebut dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih prioritas dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat, sekaligus membantu menutupi potensi defisit anggaran.

“Kami mendesak agar tunjangan-tunjangan dewan dievaluasi secara menyeluruh. Terutama, kami meminta agar tunjangan perumahan sebesar Rp43 juta per bulan dihapuskan. Ini akan menjadi bukti nyata kepedulian anggota dewan terhadap kondisi APBD Banten,” lanjut Jayani. 

“Dana yang ada bisa dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan, dan juga untuk menambal potensi defisit anggaran sebesar Rp700 miliar," sambungnya.

Ahmad Jayani menambahkan, pemuda Banten siap mendukung langkah-langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Banten dalam melakukan efisiensi anggaran. Ia berharap, dengan adanya sinergi dan komitmen bersama, Banten dapat keluar dari krisis keuangan dan mewujudkan pembangunan yang lebih merata.