LSKPD Laporkan Dugaan Tipikor Dana Hibah Pil - Bup Tangerang, Tahun 2024 Ke Polda Banten

M. Ilyas, Tangerang || Lingkar Studi Kebijakan Publik dan Demokrasi (LSKPD) Tangerang Raya, melakukan pengaduan dugaan korupsi kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) Banten. 

Perihal yang diadukan oleh LSKPD Tangerang Raya kepada Polda Banten terkait pengadaan baran dan jasa, untuk kebutuhan Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Tangerang di Tahun 2024.

Ismail Tambunan Founder LSKPD Tangerang Raya menyatakan bahwa dirinya melakukan pelaporan berkaitan dengan ketidaksesuaian belanja barang pada penggunaan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang tahun 2024 adapun keterangan tersebut yaitu Belanja barang operasional - Penanganan Pandemi Covid-19.

Kami berpendapat bahwa pengadaan barang tersebut sudah tidak relevan di tahun 2024 dikarenakan status bencana Covid-19 telah ditetapkan status berakhirnya pada tahun 2023 melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Indonesia.

"Pada bab alat pelindung diri yang mengaitkan kebutuhan barang pada kondisi bencana nasional yang telah ditetapkan berakhir pada tahun sebelumnya, kami nilai tidak tepat dan tidak terdapat urgensi dalam hal pengadaannya di tahun 2024" Ungkap Ismail , Selasa , Agustus 2025.

Lebih lanjut, jika di kaitkan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain : 

Akuntabel, Efisien, efektif, transparan, Adil, bersaing serta terbuka. Sudah sepatutnya pengadaan barang tersebut memperhatikan prinsip utama.

Yaitu prinsip-prinsip yang efisien dan efektif guna memastikan bahwa belanja barang Pemerintah tersebut dapat berguna secara tepat dan sesuai peruntukkannya.

"Dalam penerapannya prinsip efektif dan efisien harus di perhatikan dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah agar barang tersebut tepat pada sasaran dan tidak hanya menghambur-hamburkan anggaran negara.

Terlebih memberi ruang - ruang kecil bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik penyimpangan penggunaan anggaran negara ataupun daerah. 

Maka dari itu, kami melayangkan laporan kepada Polda Banten untuk dapat di tindak lanjuti dugaan tersebut berkenaan dengan pengadaan barang menggunakan anggaran hibah.

Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang tahun 2024 yang dalam laporan pertanggungjawabannya tertera total anggaran dana hibah tersebut sebesar Rp. 46.881.785.400,-.

Untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 354 ayat 3 huruf a secara eksplisit menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pengambilan keputusan ditingkat daerah,

Adapun keterlibatan tersebut dapat di wujudkan melalui konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi serta pengawasan," pungkasnya (AS).