KP3B Menjadi Saksi Bisu Kemarahan Rakyat Banten Kepada Gubernur dan Wakilnya

AS , Serang ll Pada Hari Rabu, 09 Juli 2025, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dipenuhi oleh gelombang massa yang terdiri dari Aliansi Mahasiswa, Pelajar, dan Rakyat Banten (AMPERA Banten).

Mereka menggelar aksi demonstrasi besar - besaran untuk menyuarakan ketidakpuasan, terhadap kinerja Andra Dimyati Gubernur dan Wakilnya Dimyati Natakusumah memimpin Provinsi Banten.

Demo ini diwarnai dengan tuntutan tegas yang meliputi berbagai sektor pemerintahan, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur, dan menjadi bukti nyata meluasnya keresahan publik terhadap kepemimpinan Provinsi Banten saat ini.

Janji-Janji Kampanye yang Tak Terwujud Menjadi Inti Protes

Aksi demonstrasi ini didasari atas kekecewaan mendalam terhadap berbagai janji kampanye yang tak kunjung terwujud.  AMPERA Banten menuding Gubernur Andra-Dimyati dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah telah gagal memenuhi janji-janji politiknya,

Khususnya didalam mewujudkan Banten yang maju, adil, merata, dan bebas korupsi.  Sebaliknya, berbagai kebijakan yang dikeluarkan justru dinilai semakin memperparah kondisi di berbagai sektor.

Sektor Pendidikan Terpuruk: SPMB Bermasalah Hingga Kesejahteraan Guru Terabaikan

Salah satu sorotan utama adalah kondisi sektor pendidikan di Banten yang dinilai memprihatinkan.  AMPERA Banten mengecam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) tahun 2025 yang dinilai kacau dan sarat pelanggaran hukum.  Peraturan Gubernur (Pergub) No. 261 Tahun 2025 baru ditetapkan terlambat, sehingga sekolah-sekolah dan orang tua siswa tidak memiliki persiapan yang memadai.  Selain itu, kesejahteraan guru juga diabaikan dengan tidak dibayarkannya tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan.  Parahnya lagi, guru yang ikut berdemo malah diancam mutasi dan pemecatan oleh pihak Dinas Pendidikan.

Infrastruktur Rusak Parah, Akses Kesehatan Terbatas, dan Masalah Ekonomi Menekan Rakyat

Kondisi infrastruktur di Banten juga menjadi sasaran kritik.  Jalan-jalan rusak masif terjadi, terutama di wilayah Banten Selatan, membuat aksesibilitas masyarakat terhambat.  Sebuah kasus viral menggambarkan seorang ibu hamil yang harus ditandu sejauh 7 km untuk mencapai akses jalan yang bisa dilewati ambulans.  Kondisi kesehatan masyarakat juga memprihatinkan, dengan fasilitas kesehatan yang tidak memadai dan dugaan pungutan liar di rumah sakit.  Sementara itu, sektor ekonomi di Banten masih tertinggal dengan masalah pengangguran tinggi, inflasi, dan harga pangan yang relatif mahal.

Dugaan Korupsi dan Praktik KKN Mencuat Permukaan

AMPERA Banten juga menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2024 yang mengindikasikan adanya praktik korupsi dan gratifikasi di berbagai sektor.  Mereka menuntut agar kasus-kasus korupsi tersebut diusut tuntas, termasuk kasus Mega Korupsi Situ Ranca Gede dan dugaan korupsi dalam pengadaan di sektor kesehatan.  Hilangnya aset provinsi dan belum dikembalikannya temuan BPK RI sejak tahun 2005 juga menjadi sorotan.

Tuntutan Jelas dan Aksi Lanjutan Diperkirakan Akan Terjadi

AMPERA Banten menyampaikan 22 tuntutan  yang tegas dan terinci.  Mereka menuntut reformasi birokrasi, alokasi APBD yang sesuai kebutuhan masyarakat, perbaikan sistem pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, usut tuntas kasus korupsi, penghentian praktik KKN, pencabutan Inpres No. 1 Tahun 2025, dan berbagai tuntutan lain yang menyangkut berbagai sektor.  Dengan meluasnya ketidakpuasan publik dan tuntutan yang disampaikan, diperkirakan aksi demonstrasi dan bentuk protes lainnya akan terus berlanjut jika tuntutan AMPERA Banten tidak segera dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Banten.