Kabarrilis.com | Lebak, - Pembangunan Rehabilitasi Irigasi D.I Cibinuangeun oleh bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Dinas Penataan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi, standart maupun kualitas.
Rohmat Hidayat, Ketua Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan kepada awak media bahwa pihaknya menyoroti serius proyek pembangunan jaringan irigasi D.I Cibinuangeun milik PUPR Provinsi Banten.
Dengan nilai anggaran Rp.7.501.645.000,00 yang dikerjakan oleh Kontraktor CV. Budi Bakti Wiratama dengan konsultan pengawas PT. Alocita Mandiri yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun 2023, diduga dikerjakan asal-asalan.
"Beberapa fakta di lapangan yang di temukan tim investigasi Lpi, besar dugaan pengerjaan proyek tidak sesuai RAB. Mulai dari pemasangan lantai irigasi, pengecoran beton tercampur dengan lumpur sampai dinding irigasi terlihat jelas jauh dari kualitas baik bahkan jauh dari kata layak," pungkas Rohmat.
Dengan begitu pihak Lpi mendesak Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten untuk lebih jelih dalam melakukan pengawasan Pembangunan Rehabilitasi Irigasi D.I Cibinuangeun.
Sangat miris mengingat anggaran yang digunakan adalah uang negara dan besar dugaan pihak pelaksana hanya mengedepankan keuntungan pribadi tanpa mengedepankan kualitas pekerjaan.
Lpi juga meminta kepada Aparatur Penegak Hukum (APH) agar memeriksa Kadis PUPR Beserta jajarannya dengan adanya penunjukan langsung proyek kepada kontraktor pelaksana kegiatan.
Dibeberapa kegiatan milik PUPR Provinsi Banten diduga keras berbau Nepotisme serta ada dugaan keras bahwa Kepala Dinas Mengatur pengadaan beberapa pemenang proyek yang akan dilaksanakan.
"Lpi juga akan segera melayangkan surat audiensi di DPRD Provinsi Banten dan KPK RI terkait beberapa hal yang berhubungan dengan Pengadaan Proyek di Dinas PUPR Provinsi Banten dalam waktu dekat ini," tegas ketua umum LPI. (Muhtadin)
