Kabarrilis.com | Tangerang, - Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah - Sachrudin, akan segera berakhir diakhir tahun 2023 ini. Eskalasi penolakan Penjabat (Pj) Wali Kota dari luar kian mencuat.
Sejumlah elemen masyarakat dari Forum Non Goverment Organitation (NGO) Tangerang Raya melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Adipura, Kota Tangerang, Senin (16/10/2023). Mereka menolak adanya Pj Wali Kota yang ditunjuk oleh Kemendagri diluar dari pejabat Kota Tangerang.
Inisiator Aksi Forum NGO Tangerang Raya, Saipul Basri menyatakan sebagai elemen masyarakat Kota Tangerang pihaknya menolak jika nantinya Kemendagri menunjuk Pj bukan dari pejabat lokal alias dari Pemkot Tangerang.
“Kami menolak Penjabat Wali Kota yang diisi dari Kemendagri. Kami ingin hanya diisi oleh pejabat lokal Pemkot Tangerang,” ujar Marsel sapaan akrabnya.
Marsel menyebutkan jika Pj bukan dari Pejabat Lokal Kota Tangerang, pihaknya menduga akan banyak persoalan-soalan yang terjadi. Lantaran mereka tidak paham akan wilayah kota seribu industri sejuta jasa ini.
Menurutnya, penunjukan Pj jangan lebih memetingkan kepentingan politik semata. Sementara kepentingan masyarakat yang dikorbankan.
“Jangan sampai korbankan kepentingan rakyat, hanya untuk kepentingan politik praktis,” kata Marsel.
Marsel mengatakan pihaknya akan terus melakukan gerakan untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan penunjukan Pj Wali Kota yang bukan dari Kota Tangerang. Kendati demikian, Marsel menyebutkan Pj dari luar Kota Tangerang tidak paham permasalahan, kebutuhan masyarakat Kota Tangerang.
“Kami akan terus melakukan gerakan-gerakan yang akan di utus dari Kemendagri, kita tidak akan berhenti menyampaikan aspirasi,” ungkapnya.
“Mereka tau apa kebutuhan masyarakat tangerang, mereka tau apa pembangunan Tangerang. Mereka tidak paham apa-apa,” tambahnya.
“Kami sepakat yang ditunjuk dari pemerintah daerah (pejabat lokal). Mereka lebih paham daerah. Kita akan terus mengawal proses rekomendasi oleh DPRD Kota Tangerang. Kita terus mengawal sampai proses disahkan penjabat untuk mengisi kekosongan,” tandasnya.
Aminudin, massa aksi lainnya menegaskan Kemendagri sudah sepatutnya menunjuk Pj dari Pejabat Lokal dari Kota Tangerang. Ia mengungkapkan untuk daerah-daerah lainnya boleh saja yang ditunjuk dari Kemendagri.
“Sudah sepatut Kemendagri menunjuk Pj Wali Kota dari pejabat lokal. Silakan di kota lain di tunjuk oleh Kemendagri, kami harap Pj Wali Kota dari pejabat lokal. Karena saat ini Kota Tangerang sedang baik-baik saja,” katanya.
“Kami minta dukungan kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang. Kita akan terus mengawal trus Pj ini,” tandasnya.
Terpisah, Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Tangerang, Tono Darussalam menyatakan menolak Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang dari luar. Pasalnya, bila Pj Wali Kota bukan berasal dari Kota Tangerang akan membuat proses baru lagi.
"Baiknya Pj memang orang yang tahu wilayah Kota Tangerang. Kalau orang luar akan mengenalkan diri lagi mengenal wilayah lagi. Nanti repot lagi, kan gitu," kata Tono beberapa waktu lalu.
Menurutnya jika Pj Wali Kota berasal dari Kota Tangerang akan lebih mudah mengakses terutama berkaitan dengan program dan kebijakan Pemkot yang sudah berjalan.
"Kami sepakat bersama masyarakat lainnya akan menolak Pj dari luar," tegas Tono.
Sebelumnya, Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik Tamil Selvan, mengungkapkan salah satu kelemahan Penjabat Bupati Tangerang yang bukan dari pejabat lokal atau daerah setempat. Menurutnya, pejabat tersebut butuh waktu yang cukup lama untuk menguasai medan suatu wilayah.
Diketahui sebagai contoh, Penjabat Bupati Tangerang, Andi Ony Prihantono melakukan pertemuan dengan warga pedagang Pasar Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis. Agendanya membahas rencana revitalisasi yang berujung preman bayaran menyerang pedagang pada Minggu, 24 September 2023, sore lalu.
Andi Ony pun keluar ruangan pertemuan tidak menyampaikan penjelasan sedikit pun kepada awak media. Ia mendapat pengawal ketat dari petugas Satpol PP yang membuat pagar betis mengelilingi Andi.
“Makanya penjabat yang di kirim dari tingkat pusat dan dia tidak tahu medan (wilayah) dimana dia memimpin itu akan memakan waktu yang cukup panjang, sementara kita tahu waktu Pj ini tidak lama,” ujar Kang Tamil, sapaan akrabnya saat dimintai keterangan di Kota Tangerang, Jumat (6/10/2023).
“Satu hal yang harus kita garis bawahi pemerintah kota/kab itu tidak bisa menunggu waktu untuk belajar gitu loh. Jadi ini yang harus kita kemudian faktor utama, kenapa harus kita kedepankan lebih baik keniscayaan pejabat lokal yang jadi Pj,” sambung Akademisi Universitas Dian Nusantara ini .
(Ampera Situmeang )
