Jabatan Sekda di Pemerintahan Daerah Adalah Jabatan Starategis

M. Ilyas, Banten || Pada akhir - akhir ini banyak perberitaan yang dicatat media massa tentang, betapa sulitnya untuk mendapatkan Informasi Publik yang berhubungan dengan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Salah satunya realisasi anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, yang semestinya sudah diketahui secara umum oleh Masyarakat yang sesuai dengan peran dan fungsinya sesuai penguatan didalam undang - undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik).

Apabila merujuk kepada UU KIP nomor 14 tahun 2008 tidak alasan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas (Kadis) ataupun Kepala Badan (Kaban).

"Untuk  menutup diri tentang informasi yang ingin dipertanyakan oleh publik kepada mereka sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan regulasi yang ada," kata Ampera Situmeang kepada Wartawan di Banten, 25 Juni 2026.

Berhungan dengan hal diatas tersebut, saya  ragu mengingat Sekda yang ada saat ini adalah produk dari pemerintahan transisi atau di era kemimpinan  Penjabat Bupati Tangerang Andy Ony prihartono.

Kalau tidak salah mulai proses pengakatan Soma Atmaja menjadi Plh, Plt sekaligus Sekda Definitif di Kabupaten Tangerang merangkap jabatan 3 sekaligus banyak menuai kritikan dari berbagai kalangan, 

Walau menuai banyak kritikan terhadap Soma Atmaja sebagai PNS yang paling banyak dalam memegang / merangkap jabatan tetap diangkat menjadi Sekda Kabupaten Tangerang.

Mengingat masa jabatan sekda ini tidak lama lagi. Saya berharap Kepada Bupati Tangerang agar memilih Sekda yang memiliki kemampuan tentang birokrasi dan faham dalam memberikan informasi yang di butuhkan oleh publik.

Jangan sampai seperti saat ini, ketika Wartawan meminta konfirmasi kepada Sekda, menjawab hanya Sepri dari pejabat yang bersakutan," ujar ketua Dewan Pengawas LBH Situmeang.