PERGESERAN POLA PEMIDANAAN TIPIKOR DALAM KUHP NASIONAL DAN ANCAMAN TUMPANG TINDIH DENGAN UU TIPIKOR
Oleh : Eric Pranata || Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan fundamental dalam lanskap hukum pidana Indonesia. Salah satu sorotan utama dalam kodifikasi hukum pidana materiil ini adalah ditariknya delik tindak pidana korupsi ke dalam kerangka hukum umum.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 603 hingga Pasal 606. Langkah legislasi ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum yang signifikan, namun, kehadiran norma baru tersebut justru memicu perdebatan yuridis yang tajam terkait eksistensi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Tanpa adanya kejelasan transisi dan sinkronisasi, pengaturan ganda ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum di lapangan.
Secara substansial, KUHP Nasional menempatkan tindak pidana korupsi ke dalam Bab Tindak Pidana Khusus yang meliputi delik kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 603 dan 604), serta tindak pidana suap dan gratifikasi (Pasal 605 dan 606). Dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP Nasional.
Penentuan unsur "merugikan keuangan negara" sangat bergantung pada hasil pemeriksaan lembaga negara yang berwenang melakukan audit pengelolaan keuangan negara. Ketentuan ini sepintas memberikan standar obyektif dalam pembuktian.Kendati, pengaturan ini memicu dilema yuridis yang serius.
UU Tipikor selama ini telah menjadi lex specialis yang mandiri dan efektif dalam menjerat pelaku kejahatan kerugian negara dengan karakteristik pembuktian yang khas. Ketika delik korupsi ditarik ke dalam KUHP Nasional, muncul persoalan mendasar mengenai disparitas ancaman pidana.
Perluasan atau penyempitan unsur delik, serta kedudukan hukum dari instansi penyidik dan penuntut umum. Ketidakselarasan antara ancaman pidana minimum dan maksimum dalam KUHP Nasional dengan UU Tipikor menciptakan ruang diskresi yang terlalu luas.
Jika penegak hukum dapat memilih secara subjektif antara menggunakan dakwaan berdasarkan UU Tipikor atau KUHP Nasional untuk perbuatan materiil yang sama, maka asas kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi akan tercederai. Hal ini membuka celah terjadinya disparitas pemidanaan yang kontras bagi tindak pidana dengan kadar kesalahan yang serupa, sehingga melemahkan esensi efek jera yang seharusnya dihasilkan dari pemberantasan korupsi.
Pergeseran pola pemidanaan ini tidak boleh dipandang sebatas perubahan redaksional dalam kodifikasi hukum semata. Implikasi praktisnya berkaitan langsung dengan kualitas keadilan substantif yang dirasakan masyarakat. Ketika konsep kerugian keuangan negara diatur dalam dua rezim undang-undang yang berbeda-yakni UU Tipikor dan KUHP Nasional.
Maka potensi terjadinya konflik norma (conflict of norms) menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan asas hukum lex specialis derogat legi generali, UU Tipikor seharusnya tetap diutamakan sebagai hukum khusus.
Namun, mengingat KUHP Nasional merupakan undang-undang baru yang dibentuk kemudian (lex posterior derogat legi priori) dan mengklaim diri sebagai kodifikasi menyeluruh hukum pidana materiil Indonesia, argumen tumpang tindih ini menjadi sangat rentan diperdebatkan di muka persidangan oleh penasihat hukum terdakwa.
Kondisi ini dikhawatirkan dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk mengajukan eksepsi terkait kaburnya surat dakwaan (obscuur libel) akibat kerancuan penerapan undang-undang. Penegakan hukum pidana korupsi menuntut standar moralitas dan integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum. Apabila instrumen hukum yang digunakan justru membuka multi-tafsir dan ketidakpastian, maka tujuan hukum untuk mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum secara bersamaan akan sulit tercapai.
Melihat kompleksitas dan potensi kekacauan yuridis akibat pemberlakuan Pasal 603-606 KUHP Nasional, pemerintah dan lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia harus segera mengambil langkah antisipatif yang konkret. Mahkamah Agung bersama Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia harus segera merumuskan pedoman bersama atau menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).
Regulasi turunan ini mutlak diperlukan untuk mengatur batasan parameter penerapan delik korupsi secara tegas, sehingga penegak hukum memiliki panduan operasional yang seragam dalam memilih pasal dakwaan antara UU Tipikor dan KUHP Nasional tanpa menimbulkan bias hukum. Selain itu, pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) perlu segera menginisiasi revisi terbatas atau undang-undang sinkronisasi untuk mempertegas status hukum UU Tipikor pasca-berlakunya KUHP Nasional.
Sinkronisasi regulasi ini mendesak dilakukan guna menutup celah hukum (legal loophole) yang dapat dieksploitasi oleh koruptor, sekaligus mengembalikan marwah pemberantasan korupsi di Indonesia ke jalur yang memiliki kepastian hukum yang kokoh dan berkeadilan.


Posting Komentar